Pertama di Kepton, KPPN Baubau Raih Predikat ZI WBBM

KPPN Baubau, Sulawesi Tenggara, meraih predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KPPN Baubau menjadi yang pertama di wilayah Kepulauan Buton (Kepton) yang meraih predikat ini. Pencapaian ini patut diapresiasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan bebas korupsi.

Penghargaan dari Kemenpan RB KPPN 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penghargaan ini setelah evaluasi ketat terhadap kinerja KPPN Baubau. Penilaian mencakup pelayanan, akuntabilitas, dan komitmen terhadap reformasi birokrasi. KPPN Baubau memenuhi standar yang ditetapkan untuk memperoleh status WBBM, khususnya dalam sistem manajemen yang bersih dan pelayanan yang efektif.

Proses Pencapaian ZI WBBM

Kepala KPPN Baubau, Muhammad Ali, menyebut pencapaian ini sebagai hasil kerja keras seluruh pegawai. Ali juga menambahkan bahwa proses menuju ZI WBBM melibatkan perbaikan berkelanjutan. Ini termasuk penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi untuk transparansi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Ini pencapaian yang membanggakan. Kami menjadi yang pertama di Kepton meraihnya. Ini bukan hanya penghargaan, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan,” ujar Muhammad Ali.

Pentingnya Predikat WBBM dalam Reformasi Birokrasi

Predikat WBBM mendukung reformasi birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan melayani. Dengan status ini, KPPN Baubau menjadi contoh bagi instansi lain di Kepulauan Buton. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan perbendaharaan negara.

Kementerian Keuangan juga memberikan apresiasi. Keberhasilan ini diharapkan dapat memotivasi unit lainnya untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Harapan untuk Masa Depan KPPN 

KPPN Baubau berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan integritas dalam setiap lini pekerjaan. Mereka juga berencana untuk memperkenalkan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami akan terus meningkatkan pelayanan dan transparansi. Setiap anggaran negara yang dikelola akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata Muhammad Ali.

Kesimpulan

Sulawesi Tenggara, menjadi yang pertama di Kepulauan Buton meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Keberhasilan ini adalah hasil dari komitmen untuk menerapkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani. Diharapkan, pencapaian ini dapat menjadi contoh bagi instansi lain untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.