
Bulog Baubau Distribusikan Bantuan Pangan ke Lima Daerah Sebanyak 500 Ton
Baubau, Sulawesi Tenggara – Perum Bulog Cabang Baubau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Sulawesi Tenggara. Sebanyak 500 ton bantuan pangan telah didistribusikan ke lima daerah, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Wakatobi. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi kelompok rentan.
Rincian Penyaluran Bantuan Bulog Baubau
Kepala Bulog Cabang Baubau, menjelaskan bahwa bantuan pangan yang didistribusikan terdiri dari beras berkualitas medium. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
“Kami mendistribusikan total 500 ton beras ke lima daerah dengan prioritas kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdaftar dalam program perlindungan sosial.
Distribusi ini dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Setiap penerima bantuan mendapatkan jatah yang sudah ditentukan sesuai dengan data dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
Tujuan dan Dampak Bantuan
Bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan mendukung program pengentasan kemiskinan. Selain itu, distribusi ini juga bertujuan untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok di pasaran.
“Kami berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi dan memastikan kebutuhan pokok tetap terpenuhi,” tambah [Nama Kepala Bulog].
Salah satu penerima bantuan di Kota Baubau, menyampaikan rasa terima kasihnya. “Beras ini sangat membantu kami, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Semoga program seperti ini terus berlanjut,” ujarnya.
Pengawasan Distribusi
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Bulog bekerja sama dengan dinas sosial dan pemerintah daerah setempat. Pengawasan dilakukan secara ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan.
“Kami juga membuka akses pengaduan bagi masyarakat yang merasa bantuan tidak sampai atau ada kendala dalam distribusi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga transparansi,