Pemkab Buton Kembali Raih Opini WTP

Pemkab Buton kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penghargaan yang Keempat Kalinya Secara Berturut-turut

Opini WTP yang diraih tahun ini menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Buton. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Bupati Buton, La Bakry, hadir langsung menerima laporan tersebut dari Kepala BPK Perwakilan Sultra.

“Alhamdulillah, ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan,” ujar La Bakry usai penyerahan laporan.

Komitmen Pemkab dalam Pengelolaan Keuangan Pemkab Buton

Menurut Bupati La Bakry, pencapaian WTP ini tidak lepas dari komitmen kuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas bimbingan dan masukan selama proses audit berlangsung.

“Setiap rekomendasi dari BPK akan kami tindak lanjuti dengan serius. Ini bagian dari upaya kami untuk terus memperbaiki sistem dan tata kelola keuangan daerah,” tambahnya.

Pemkab Buton Apresiasi dari BPK dan Harapan Ke Depan

Kepala BPK Perwakilan Sultra, dalam sambutannya, mengapresiasi upaya Pemkab Buton dalam memperbaiki dan mempertahankan kualitas pelaporan keuangan. Ia menyebutkan bahwa capaian ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan efektivitas pengendalian internal.

Meski meraih WTP, BPK tetap memberikan beberapa catatan perbaikan, terutama terkait optimalisasi aset dan penatausahaan barang milik daerah. Pemerintah daerah pun diminta untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan.

Penutup

Dengan capaian ini,  berharap dapat terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, opini WTP juga menjadi modal penting dalam upaya mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.