Bupati Buton Hadiri Rakor Inflasi, Soroti Distribusi Beras

 Bupati Buton, La Bakry, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia sebagai bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Iduladha dan musim kemarau.

Bupati Buton Soroti Distribusi Beras di Daerah Terpencil

Dalam paparannya, menyoroti persoalan distribusi beras yang hingga kini masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Kabupaten Buton. Menurutnya, distribusi ke wilayah-wilayah kepulauan dan pelosok seperti di Kecamatan Kadatua dan Siotapina masih sering mengalami keterlambatan.

“Kami melihat distribusi beras belum merata. Di beberapa daerah, keterlambatan pasokan menyebabkan harga naik cukup tinggi. Ini berdampak langsung pada masyarakat kecil,” ungkap La Bakry.

Bupati Buton Dampak Terhadap Harga dan Daya Beli

Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan harga yang signifikan antara pasar di pusat kota dan pasar di wilayah kepulauan. Harga beras di wilayah terpencil bisa naik hingga Rp3.000 lebih mahal per kilogram dibandingkan harga normal di Pasarwajo. Akibatnya, daya beli masyarakat melemah.

Usulan Solusi: Armada Khusus dan Subsidi Logistik

Sebagai solusi, La Bakry mengusulkan agar pemerintah pusat mendukung penyediaan armada khusus untuk distribusi pangan ke daerah kepulauan. Selain itu, ia juga menyarankan agar subsidi logistik diberikan, agar harga kebutuhan pokok bisa lebih stabil.

“Butuh intervensi pemerintah agar masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) tidak selalu menjadi korban fluktuasi harga,” tegasnya.

Inflasi Buton Masih Terkendali, Tapi Perlu Antisipasi

Meskipun inflasi di Buton saat ini masih dalam kategori rendah, pemerintah daerah terus mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok. Untuk itu, operasi pasar murah dan peningkatan cadangan beras daerah akan terus digencarkan.

Komitmen Bupati Buton

La Bakry menegaskan bahwa Pemkab Buton siap mendukung semua kebijakan pusat dalam mengendalikan inflasi. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa untuk proaktif dalam mengawasi distribusi dan harga pangan.

“Kita semua harus bergerak bersama. Inflasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pusat,” tutup Bupati.