Kemendiktiristek Ungkap Dugaan Kecurangan dalam UTBK SNPMB 2025

Kemendiktiristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan UTBK SNPMB 2025. Temuan ini diumumkan dalam konferensi pers resmi di Jakarta, Rabu (28/5). Berdasarkan laporan panitia pusat, ada pola jawaban yang mencurigakan dari beberapa wilayah ujian.

Modus Baru: Teknologi Canggih untuk Mencontek

Menurut Prof. Nizam, Dirjen Dikti Ristek, peserta ujian diduga menggunakan perangkat teknologi tinggi. Alat seperti earpiece nano dan koneksi internet tersembunyi digunakan untuk mendapatkan jawaban. Modus ini disebut jauh lebih canggih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Data Menguatkan Dugaan

Untuk memastikan dugaan tersebut, Pusat Asesmen Pendidikan Nasional (Pusmendiknas) melakukan analisis pola jawaban. Hasilnya, ditemukan kemiripan hampir 95% pada soal-soal sulit antara beberapa peserta dari lokasi tertentu. Temuan ini dinilai tidak mungkin terjadi secara kebetulan.

Langkah Lanjut: Investigasi Mendalam

Sebagai tindak lanjut, Kemendiktiristek menggandeng aparat penegak hukum. Proses investigasi lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengungkap jaringan di balik kecurangan ini. Jika terbukti bersalah, peserta akan didiskualifikasi dan bisa dikenai sanksi pidana.

Reaksi Keras dari Masyarakat

Tak heran, publik bereaksi keras terhadap temuan ini. Banyak orang tua dan siswa meminta agar proses seleksi dilakukan lebih transparan. Mereka juga berharap ada keadilan bagi peserta yang mengikuti ujian dengan jujur.

Komitmen Pemerintah untuk Reformasi

Sebagai respons, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan pada UTBK tahun-tahun berikutnya. Sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan sedang dikembangkan untuk mencegah kecurangan serupa di masa depan.

Kesimpulan: Perlu Pengawasan Lebih Ketat

Kasus ini membuktikan bahwa seleksi nasional masih memiliki celah keamanan. Karena itu, pengawasan harus ditingkatkan. Kemendiktiristek menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu menindak pelanggaran demi menjamin seleksi yang adil dan kredibel.